GANTARI.ID, SIANTAR – Dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian dan percepatan program prioritas presiden sebagaimana mandat Peraturan presiden nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, Tim Agraria kedeputian II Kantor Staf Presiden melaksanakan kunjungan ke lokasi Prioritas di Prov. Sumatra Utara khusus melakukan Verifikasi lapangan atas permohonan dan pengaduan masyarakat terkait kasus Agraria dan Pertanahan di Gurilla, kecamatan Siantar Sitalasari, kota Pematangsiantar.

Rombongan Tim KSP melakukan kunjungannya Jumat,4 November 2022 sekitar pukul 14.00 wib. Mereka bergerak setelah selesai dilakukannya Dialog guna meminta keterangan para pihak di Hotel Sapadia dimana pertemuan tersebut dimulai sejak pukul 09.00–12.00 wib yang juga di hadiri oleh Walikota Pematangsiantar, Kapolres, Dandim O2/07, BPN, PTPN III, KPA(konsorsium Pembaharuan Agraria) Mahasiswa dan perwakilan Masyarakat Kp.baru, Gurilla.

Imanta Ginting dan Sahat Lumbanraja yang juga merupakan gugus tugas Tim Reforma Agraria turun langsung ke lokasi konflik guna melihat dan meninjau lahan yang menjadi persoalan antara PTPN III dan Warga Kampung baru.

Tangis haru para Ibu² dan warga pecah saat mereka bercerita langsung kepada kedua utusan KSP tersebut. “Tolong kami bapak…”, ucap Mak Nissa penuh harap sambil menangis. Kami tidak tau harus bagaimana lagi untuk hidup di Negara ini. Tanaman kami semua sudah di rusak PTPN. Bahkan beberapa Rumah dihancurkan. Anak anak kami ketakutan bahkan ada beberapa yang tidak berani sekolah karena takut akibat Ratusan Satpam PTPN dan beberapa oknum berseragam TNI-POLRI berkeliaran di kampung kami ini, Tambahnya.

Kami sudah tak tau harus makan apa lagi Minggu depan. Atau kemungkinan kami akan buat dapur Umum di kota dan mengamen untuk bisa makan. Tutupnya dengan isak tangis.

Beberapa kali kami juga sudah mencoba membuat pengaduan terhadap tindakan² represif dan intimidasi baik ke Polres maupun di PM tapi hasilnya laporan kami selalu digantung. Tak ada di tanggapi karena Tanda terima Laporan saja tak mau mereka memberikan, sebut Mak.B dengan kecewa.

Kegiatan Okupasi oleh kebun Bangun PTPN III sudah dilakukan sejak tanggal 19—24 Oktober 2022. Namun tak sampai disitu pihak PTPN III hingga saat ini masih saja mengerahkan ratusan Satpam yang dikawal Oknum² berseragam TNI-POLRI baik siang dan malam untuk patroli di sekitar pemukiman warga.

Saat di konfirmasi terkait persoalan ini, Robert Sitanggang Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan (Kabag Tapem) menyatakan kegiatan sudah dilakukan dengan Humanis. Namun saat dipertegas Humanis yang dimaksud sesuai fakta di lapangan atas pengerusakan Lahan dan Rumah serta adanya korban fisik masyarakat, beliau justru menghindar dan pergi meninggalkan tim reporter bagai angin lalu.

Kita sangat menyayangkan sikap dari pihak Pemko Siantar yang mana mereka tidak perduli dengan Nasib rakyatnya, masyarakat Gurilla yang sekarang sedang berjuang untuk Hidup. Tak sekalipun mereka hadir di tengah konflik yang sudah terjadi selama beberapa minggu. Walikota juga kita duga tak mengetahui Aturan Peraturan baik Peraturan Pemerintah atau keputusan Walikota terdahulu yang kini mengakibatkan persoalan baru mengenai pelepasan areal Kebun sebagai perluasan kota serta ketidaktuntasan tapal batas wilayah Kota Pematang Siantar yang berdampak terjadinya konflik horizontal antara masyarakat dan pihak investor, ucap Bob simamora sebagai pengamat.